PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
Isyaranis Aprihatini (B72211034)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
IAIN Sunan Ampel Surabaya
Contact: 0838 5792 6525, email: isyaranis@rocketmail.com
Abstrak
Pada saat ini dunia sedang
didominasi oleh pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini membuat antara negara satu dengan
negara lain seakan tak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu sebuah negara akan
dapat saling mempengaruhi satu sama lain, terutama di bidang politik yang
berlandaskan ketertiban dunia, bidang ekonomi, dan yang sangat kuat adalah
sosial budaya. Timbulnya banyak masalah pembangunan pada sebuah negara
didominasi oleh pengaruh negara maju yang kuat dalam bidang ekonomi dan iptek
atas negara berkembang. Pada zaman ini kemajuan teknologi komunikasi,
informasi, serta industrialisasi membawa banyak perubahan sosial budaya yang
sangat luar biasa sebagai tantangan dalam kehidupan kebangsaan. Lebih dasarnya
efek dari globalisasi yang menjurus pada modernisasi akan lebih dalam
mempengaruhi moralitas masyarakat. Hal inilah yang sangat menentukan seberapa
kuat masyarakat dalam lingkungan negara dalam menghadapi perubahan sosial dunia
saaat ini. Sebuah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia efek
globalisasi akan menjadi lingkaran setan bagi moral masyarakatnya jika rakyat
Indonesia lengah sedikit saja. Pembangunan Indonesia saat ini dapat
dikategorikan gagal karena terjebak dalam lingkaran seta globalisasi. Dan
sangat disayangkan kegagalan itu berakar dari sistem pemerintahan yang banyak
ditemukan kekeliruan. Banyak pengamat sosial menilai bahwa kebijakan pemerintah
sejak orde baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi untuk kemajuan negara itu
tidak tepat sasaran. Perekonomian Indonesia buktinya sampai pada saat ini
sangat rapuh walaupun dinilai ada peningkatan dibeberapa titik, namun tak dapat
berarti untuk kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Strategi untuk
pengembangan masyarakat akan menjadi kekuatan yang dapat memberdayakan
masyarakat yang terpuruk karena hak-haknya sebagai warga tak dapat dirasakan
dengan utuh. Sudah waktunya masyarakat dikuatkan agar tidak terlalu tergantung
dengan kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Dengan memberdayakan
masyarakat kita dapat menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat
dapat berkembang. Memberdayakan juga bertujuan melindungi kelompok yang lemah
agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat. Dan juga dapat mencegah
terjadinya persaingan yang tidak sehat, serta eksploitasi yang kuat atas yang
lemah. Pembangunan dengan pengembangan kekuatan rakyat atau kemandirian rakyat
bukan hanya dalam ekonomi semata melainkan juga aspek sosial budaya sekaligus.
Karena itu pendekatan para pemberdaya masyarakat atau aktifis sosial haruslah
pendekatan dengan melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung
dalam pembangunan.
Kata Kunci
Proses
pembangunan yang tidak berpihak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat harus
dilawan oleh masyarakat yang berdaya dan kuat dalam mempertahankan hak dan kewajibannya
sebagai warga negara.
Pendahuluan
Tujuan didirikannya
sebuah negara pada hakekatnya adalah ditentukan oleh warga negaranya untuk
kehidupan warga negara itu sendiri. Jadi tidak dipungkiri berhasil atau
tidaknya suatu negara dalam memperjuangkan tujuan Negara, tergantung pada
masyarakat yang menjalankan proses perjuangan ini. Proses memperjuangkan tujuan
negara akan berdampak pada proses pembangunan sebuah negara yang akan mengalami
banyak perubahan seiring berjalannya waktu.
Tidak
dipungkiri perjalanan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang saat ini
akan banyak mengalami tantangan eksternal. Tantangan pertama adalah globalisasi
yang dapat memudahkan kekuasaan asing yang tidak memihak negara dapat masuk
secara perlahan. Industrialisasi yang mempunyai akibat yang luas terhadap
ekonomi dan sosial masyarakat. Belum lagi dampak perdagangan bebas yang akan membawa
efek akan mudah hilang kemandirian masyarakat yang terlalu bergantung pada
kekuatan asing.
Yang juga memprihatikan
pada saat ini kegagalan pembangunan banyak yang didominasi oleh kesejahteraan
sosial masyarakat di Indonesia tidak merata. Itu artinya adanya masyarakat yang
lemah dan yang kuat tidak berjalan seimbang. Kita bisa melihat banyak sekali
saat ini penguasa-penguasa besar baik dari kalangan sendiri ataupun asing yang
beruntung memanfaatkan kelemahan masyarakat yang lemah untuk meraih keuntungan
yang sebesar-besarnya.
Kegagalan
pembangunan terhadap negara-negara berkembang ternyata tidak saja oleh
faktor-faktor kendali, seperti ketidakstabilan politik, sistem politik yang otoriter, perang dan perpecahan, namun
juga oleh kurangnya perhatian kepada manusia serta lembaga-lembaga sosial.
Negara-negara yang berhasil dalam pembangunan ternyata memberikan perhatian
yang besar terhadap pembangunan dibidang sosial.[1]
Selain itu , pengalaman
dan kegagalan pembangunan di berbagai negara berkembang, selain karena
pendekatan yang keliru yaitu terlalu terpusat pada penekanan pertumbuhan
ekonomi yang melibatkan lapisan masyarakat yang terbatas. Dalam proses
pembuatan keputusan Rakyat banyak tidak diikutsertakan kecuali untuk
mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam suatu proyek pembangunan.
Pembangunan saat ini
masih dalam lingkup pengaruh orde baru, hanya menitikberatkan pada tercapainya
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang menciptakan peningkatan pendapatan
perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas
hidup manusia secara rata-rata. Pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi
kepada peningkatan produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan intitusi
publik atau pasar, terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi
melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana.[2]
Melihat beberapa
permasalahan itu, maka di era reformasi, setiap aktifis sosial memiliki
kesempatan dan wewenanang untuk mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki
masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan mempejuangkan
kesejahteraan sosial masyarakat tidak hanya menekankan pada ekonomi semata.
Namun segala aspek yang akan mendukung untuk menciptakan masyarakat yang
mandiri dan kuat harus selalu dikembangkan oleh masyarakat sendiri. Diharapkan
ketimpangan pemahaman masyarakat tentang pembangunan tidak semakin parah. Agar cita – cita
kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek dapat diupayakan oleh masyarakat
sendiri . Dan juga dengan proses pengembangan masyarakat kekuatan luar yang
tidak sehat tidak mempunyai celah untuk mencoba mengusik kesejahteraan
masyarakat.
Kajian
Teori
A.
Upaya Pembangunan Nasional untuk
menghadapi Perubahan
Sesungguhnya hakekat
pembangunan nasioanal adalah untuk membangun manusia seutuhnya. Sehingga yang
menjadi subyek pembangunan untuk menghadapi perubahan adalah masyarakat. Karena
itu yang harus diutamakan adalah rasa keberdayaan untuk ditegakkannya tujuan hidup,
keberdayaan untuk merumuskan arah mana perubahan itu hendak diikhtiarkan, dan keberdayaan
untuk mengelola dampak dari proses perubahan itu.[3]
Krisis ekonomi pada
tahun 1997/98 telah memaksa Indonesia melakukan perubahan untuk mengkoreksi
kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial, dan hukum
mengalami perubahan dan reformasi menuju kepada system baru yang diharapkan
lebih adil, dan berkelanjutan.[4]
Perubahan yang paling
berjaya mempengaruhi pembangunan negara adalah perubahan ilmu pengetahuan dan
teknologi masa kini. Setiap muncul teknologi baru membawa implikasi
sosiokultural, sehingga mengakibatkan perubahan sosial sebagai adaptasi
terhadap kehadiran sistem teknologi baru[5].
Sasaran pembangunan
yang kita inginkan adalah agar masyarakat Indonesia itu dapat menjadi
masyarakat pembangun atau yang mandiri. Tentunya selain membangun lingkungannya
juga tidak kalah pentingnya membangun dirinya sendiri dulu secara terus
menerus. Karena perubahan akan selalu ada seiring berjalannya waktu. Jadi jika
pembangunan itu dampaknya tidak berkelanjutan, maka pembangunan semacam itu
bukan dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.
B. Pentingnya
Mengembangkan atau Memberdayakan Masyarakat
Pengembangan masyarakat artinya meningkatkan kualitas
masyarakat. Seperti memperbaiki kehidupan masyarakat dalam hal semangat untuk
bekerja, efisiensi cara hidupnya, lebih luas wawasannya, lebih sehat fisik dan
lingkungannya, dan tercukupinya kebutuhan hidupnya (Sukriyanto:2003)[6]
Pengembangan dapat disamakan dengan istilah pemberdayaan. Pemberdayaan
adalah konsep ekonomi yang merangkum nilai- nilai sosial.[7]
Sehingga memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan
martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari
kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah
memandirikan masyarakat.
Didalam upaya untuk mengurangi segala bentuk perlakuan tidak
adil dari pihak luar, satu-satunya cara adalah masyarakat sendiri harus
berdaya. Mereka perlu memiliki kemampuan untuk mengatur dan membangun dirinya, sesuai dengan
nili-nilai pancasila untuk kesejahteraan umum. Dengan kegiatan pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat, berarti
masyarakat yang dipandang lemah jika dibandingkan dengan yang lebih
maju, mempunyai hak yang sama. Sehingga masyarakat tidak menjadi objek
pembangunan tapi menjadi subjek dan objek pembangunan.[8]
Dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat menggunakan strategi pembangunan yang
berpusat pada manusia.
Karateristik pokok
pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia dikemukakan Korten adalah
sebagai berikut [9]
(a)Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat ditingkat
local yang mengutamakan partisipasi langsung masyarakat. (b)Fokus utamanya
adalah memperkuat kemampuan rakyat miskindalam mengawasi dan mengerahkan
aset-aset untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri.
(c)Toleransi terhadap
perbedaan sangat tinggi, oleh karena itu penting mengakui pilihan individual dan keputusan yang
terdistribusi. (d)Menekankan pada proses pembelajaran sosial dari proses
perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada sling belajar.
(e) Budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri.
(f)Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dengan
lembaga lokal (LSM)
Analisis
dan Pemecahan Masalah
A. Permasalahan
Upaya Pembangunan Nasional di Indonesia: Menyikapi Rencana dan Hasil Kebijakan
Pemerintah
Pembangunan nasional
selama ini hanya menitikberatkan pada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi
yang tinggi yang menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah
kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara
rata-rata.
Pembangunan ekonomi
yang dipenuhi sistem represi dan ketertutupan telah banyak melumpuhkan fungsi
utama institusi-intitusi strategis, seperti sistem hukum dan peradilan yang
harus menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk menciptakan mekanisme kontrol dan
keseimbangan dan system sosial untuk memelihara keharmonisan dan kedamaian.[10]
Program- program yang
ditujukan pada masyarakat miskin dan usaha kecil dan menengah, seperti KUD,
SIMPEDES, UKM atau syang lain sebagainya, pada umumnya tidak dapat mengatasi
hambatan yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang
mempunyai bias kota dan bias lapisan atas. Belum lagi masalah ketatnya
pembinaan dan terlalu kuatnya campur tangan pemerintah. Akhirnya menyebabkan
ketergantunangan masyarakat miskin dan pengusaha kecil menengah kepada
pemerintah yang terkesan tak mengutamakan rakyat kecil.
Selama ini pemerintah
pemerintah berperan melaksanakan kegiatan pembangunan berskala besar, dengan
pendekatan top down atau pembangunan pada bentuk fisik yang terkesan memudahkan
tanpa mengembangkan. Sedangkan banyak lembaga kemasyarakatan seperti LSM
melaksanakan pembangunan berskala kecil yang tertinggal dari perhatian
pemerintah, dengan pendekatan button up, yaitu bersifat mengembangkan potensi
dan kemandirian rakyat. [11]
Namun juga ada LSM yang
masih jauh dari kemandirian dalam membiayai kegiatan yang masih tergantung pada
donor. Hal ini membuktikan LSM masih gagal dalam memperjuangkan kekuatan
masyarakat. LSM yang mandiri dapat membiayai kegiatannya melalui usaha-usaha
produktif yang dilakukan bersama masyarakat memlalui badan- badan usaha.
Masalah lain yang
timbul dari upaya pembangunan di Indonesia adalah negara kita ini telah menjadi
negara yang sangat tergantung dari negara lain. Hal ini tak luput dari
kekeliruan kebijakan pemerintah orde baru yang membuka seluas-luasnya peluang
untuk campur tangan asing dalam pertumbuhan ekonomi yang instant.
Indonesia sejak
Ordebaru merupakan negara kapitalis pinggiran, karena kebijakan pemerintah saat
itu membuat negara harus berperan dalam melahirkan kaum kapitais domestic untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa unsure\ pemberdayaan sumber daya manusia.
Dalam perannya negara mempunyai kekuatan untuk saling mempengaruhi dengan kaum
kapitalis domestic dan kekuatan kapitalis internasional.[12]
Kapitalis Internasional tersebut seperti Trans national Company, IMF, Bank
Dunia dan Asian Development. Dengan posisi ini negara tidak lantas hanya
sebagai alat dari pemilik modal kuat saja namun negara dapat berkoalisi sevara
setara atau bahkan mengoptasinya.
Tantangan
terberat yang dihadapi Indonesia akibat kurangnya kemandirian negara kita
adalah kemiskinan. Karena negara telah banyak menelantarkan program peningkatan
kualitas sumber daya masyarakat dengan mengutamakan program pembangunan yang
banyak berpihak pada kekuasaan kelompok.
. Kemiskisnan merupakan
masalah yang dapat dipengaruhi berbagai faktor yang berkaitan, antara lain
tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa,
lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Namun justru faktor- faktor
inilah yang seharusnya sudah menjadi bahan referensi kebijakan pemerintah.
Mengacu pada strategi
pembangunan nasional, kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok
tak terpenuhi hak-hak dasarnya seperti masyarakat yang beruntung lainnya.
Permasalahn kemiskinan dapat dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, beban
kependudukan, serta ketidakadilan.[13]
B.
Partisipasi Peranan Lembaga Swadaya
Masyarakat untuk Pelaksanaan Proses Pengembangan Masyarakat
Motivasi
LSM di zaman orde baru atau orde pembangunan ini, berupaya mempersiapkan
masyarakat agar berkemampuan memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari
proses pembangunan meningkatkan keswadayaan atau kekuatan sendiri masyarakat
yang diperdayakan. Sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional.[14]
Ada
beberapa program pengembangan yang dapat mendorong keberhasilan kelompok –
kelompok swadaya yang disalurkan untuk tenaga pengembang dan pendamping masyarakat [15],
yaitu: pertama, program pengembangan sumber daya manusia, meliputi berbagai
kegiatan pendidikan dan latihan. Baik pendidikan dan latihan untuk anggota kelompok
swadaya atau pengurus yang mencakup mengelola kelembagaan kelompok, ketrampilan
teknik produksi, maupun ketrampilan mengelola usaha. Kedua, program
pengembangan kelembagaan kelompok, dengan membantu menyusun peraturan rumah
tangga, mekanisme organisasi, administrasi dan lain sebagainya. Ketiga, program
pemupukan modal swadaya dengan membangun system tabungan dan kredit anggota, serta menghubungkan kelompok swadaya
dengan lembaga-lembaga keuangan setempat, untuk mendapatkan pemupukan modal
lebih lanjut. Keempat, program pengembangan usaha, baik produksi pemasaran,
dengan berbagai kegiatan studi
kelayakan, informasi pasar, organisasi produksi, pemaran dan lain sebagainya.
Kelima, program penyediaan informasi dan teknologi tepat guna sesuai dengan
kebutuhan kelompok swadaya dengan berbagai tingkat perkembangan.
C.
Peranan Pemerintah dan Masyarakat
Peranan
pemerintah disesuaikan dengan pertumbuhan kemampuan masyarakat. Pada masyarakat
kita relatife lemah, dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah harus siap
memprakarsai dalam berbagai bidang
pelayanan rakyat. Dalam hal ini , Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
memainkan peranan penting dalam kelancaran pembangunan nasional.
Masyarakat
yang telah tumbuh sebagai kekuatan pembangunan , yaitu mampu mengembangkan
sumber dayanya sendiri. Peran pemerintah dapat secara berangsur-angsur
mengalokasikan penggunaan sumber dayanya untuk kegiatan yang strategis. Dalam
tahap ini walaupun peranan anggaran pendapatan dan belanja negara tetap besar,
namun peranannya sudah mulai diimbangi oleh peranan berbagai kekuatan lainnya
yang tumbuh dalam masyarakat itu.
Pemerintah
dengan segala kebijakan yang rencananya adalah untuk membangun kesejahteraan
rakyat, perlu banyak usaha yang maksimal dalam menentukan dan menjalankan
programnya. Nampaknya rasa nasionalisme yang tinggi dan rasa pengabdian oleh
masyarakat yang mengemban kewajiban untuk melayani rakyat perlu dimaksimalkan
lebih dalam. Karena itu kita sebagai masyarakat non pemerintahan harus bisa
kritis dalam mengikuti dan mengawasi kebijakan-kebijakn pemerintah.
Penutup
Terjadinya kegagalan pada model pembangunan pada masa lalu,
menyadarkan akan perlunya reorientasi baru dalam pembangunan, yaitu pendekatan
pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan pembangunan yang berwajah
manusiawi. Pendekatan tersebut menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang
memainkan peran penting dalam segala segi. Proses pembangunan hendaknya sebagai
suatu proses yang populis, konsentrasi pembangunan lebih pada ekonomi
kerakyatan, dengan mengedepankan fasilitas pembangunan pada usaha rakyatkecil.
Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat
lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari
kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah
memandirikan masyarakat agar dapat mensejahterakan kehidupannya sendiri tidak
bergantung pihak lain
Daftar Pustaka
Baswir, Revrisond dkk.2003. Pembangunan Tanpa perasaan. Jakarta:Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat.
Perticipatory
Development Forum. 1992. Pengembangan
Swadaya Nasional:tinjauan kearah persepsi yang utuh. Jakarta:LP3ES
Redaksi Sinar Grafika.
2005Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2004-2009. Jakarta:Sinar
Grafika.
Suparlan, Hari Witono
dkk. Pemberdayaan Masyarakat. Sidoarjo:Yayasan
Paramulia Indonesia.
Supriatna,Tjahya. 2000.
Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta:Rineka
Cipta.
[1]
Hari Witono Suparlan dkk, Pemberdayaan
Masyarakat, (Sidoarjo:Yayasan Paramulia Indonesia), halxvii
[2]
Redaksi Sinar Grafika, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2004-2009, ( Jakarta:Sinar Grafika), hal 10
[3]
Perticipatory Development Forum, Pengembangan
Swadaya Nasional:tinjauan kearah persepsi yang utuh, (Jakarta:LP3ES), hal
xi
[4]
Redaksi Sinar Grafika, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2004-2009, ( Jakarta:Sinar Grafika), hal 10
[5]
Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan
dan Kemiskinan, (Jakarta:Rineka Cipta), hal.5
[6]
Hari Witono Suparlan dkk, Pemberdayaan
Masyarakat, (Sidoarjo:Yayasan Paramulia Indonesia),hal xviii
[7] Ibid.6
[8]
Ibid.6, hal 4
[9]
Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan dan
Kemiskinan, (Jakarta:Rineka Cipta), hal.37
[10]
Redaksi Sinar Grafika, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2004-2009, ( Jakarta:Sinar Grafika), hal 9
[11]
Perticipatory Development Forum, Pengembangan
Swadaya Nasional:tinjauan kearah persepsi yang utuh, (Jakarta:LP3ES), hal98
[12]
Revrisond Baswir dkk, Pembangunan Tanpa
perasaan,(Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), hal.149
[13]
Redaksi Sinar Grafika, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2004-2009, ( Jakarta:Sinar Grafika), hal 9
[14]
Perticipatory Development Forum, Pengembangan
Swadaya Nasional:tinjauan kearah persepsi yang utuh, (Jakarta:LP3ES), hal82
[15]
Ibid. 12, hal88
Tidak ada komentar:
Posting Komentar